KABUPATEN PROBOLINGGO - Setelah menyalurkan berbagai bantuan di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan agenda serupa di Kabupaten Probolinggo pada Kamis (19/6/2025). Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 10.216.600.000. mencakup Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Pilar Sosial) atau tali asih, hingga Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Di Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim telah menganggarkan dana sebesar Rp 9.006.600.000 untuk program bansos. Anggaran itu akan mengcover beberapa program bantuan yang jadi prioritas Pemprov Jatim. Diantaranya, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp 4.764.000.000 untuk 2.382 lansia dan Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 828.000.000 untuk 230 jiwa.

Kedua bantuan tersebut akan disalurkan dalam empat tahap dalam hitungan triwulan. Untuk bantuan PKH Plus, setiap lansia akan menerima Rp 500.000 per tahap, dengan total Rp 2.000.000 per tahun. Sementara itu, untuk bantuan ASPD, penerima akan menerima Rp 900.000 per tahap, dengan total Rp 3.600.000 per tahun.

Bantuan berikutnya meliputi Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem untuk 1.322
jiwa dengan total Rp 1.983.000.000. Masing-masing penerima akan menerima Rp 1.500.000 per tahun sebagai stimulan pengembangan usaha. Kemudian bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui program Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) untuk empat orang dengan total Rp 12.000.000, lalu bantuan KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara untuk 100 orang dengan total Rp 300.000.000, dan terakhir KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara untuk 70 orang dengan total anggaran Rp 210.000.000.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180.421.750.000 untuk mendukung program bansos di seluruh wilayah Jawa Timur. Inisiatif nyata ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat agar terbebas dari jerat kemiskinan dan menuju taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera.

“Bantuan ini tentunya akan menjadi awal bagi mereka untuk menaikkan taraf hidupnya, sebab bantuan ini bersifat pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian,” jelasnya.

Di samping penyaluran bantuan sosial, pada tahun 2025 Gubernur Khofifah juga menyalurkan tali asih kepada para pilar sosial yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial di Kabupaten Probolinggo. Total tali asih yang diberikan mencapai Rp 909.600.000, untuk 240 orang anggota pilar sosial yang meliputi SDM PKH Plus, Pendamping ASPD, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Di Kabupaten Probolinggo, pada tahun ini juga dialokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim kepada pemerintah desa. Sebanyak empat desa menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 100.000.000 untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tiga desa lainnya memperoleh BKK program Desa Berdaya dengan nilai Rp 300.000.000 per desa, sementara tiga desa tambahan menerima dana sebesar Rp 510.000.000 yang ditujukan untuk tiga desa melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Jadi, total keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp 1.210.000.000.

"Bantuan ini tidak lain adalah bentuk komitmen kami untuk terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim, utamanya di Kabupaten Probolinggo," tambahnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dapat segera terwujud, sehingga mampu menciptakan masyarakat Jawa Timur yang lebih tangguh dan sejahtera.(qal)