LUMAJANG - Setelah menyalurkan berbagai bantuan di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan agenda serupa di Kabupaten Lumajang pada Minggu (25/5/2025). Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 4.386.500.000, mencakup Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Pilar Sosial) atau tali asih, Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), hingga Zakat Produktif. Bahkan, pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga meresmikan masjid Al-Ichsan di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Di Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim telah menganggarkan dana sebesar Rp 2.782.200.000 untuk program bansos. Anggaran itu akan mengcover beberapa program bantuan yang jadi prioritas Pemprov Jatim. Diantaranya, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp 2.550.000.000 untuk 1.275 lansia dan Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 223.200.000 untuk 62 jiwa.

Kedua bantuan tersebut akan disalurkan dalam empat tahap dalam hitungan triwulan. Untuk bantuan PKH Plus, setiap lansia akan menerima Rp 500.000 per tahap, dengan total Rp 2.000.000 per tahun. Sementara itu, untuk bantuan ASPD, penerima akan menerima Rp 900.000 per tahap, dengan total Rp 3.600.000 per tahun.

Bantuan selanjutnya yakni Bansos Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) untuk tiga jiwa. Masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000 per tahun.

Kemudian, pada penyaluran tahap pertama atau triwulan 1 Kabupaten Lumajang, Pemprov Jatim sudah menyalurkan bantuan sebesar Rp 644.200.000. Diantaranya bantuan PKH Plus sebesar Rp 592.000.000 untuk 1.184 lansia dan bantuan ASPD sebesar Rp 52.200.000 yang diberikan kepada 58 jiwa.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180.421.750.000 untuk mendukung program bansos di seluruh wilayah Jawa Timur. Inisiatif nyata ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat agar terbebas dari jerat kemiskinan dan menuju taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera.

“Bantuan ini tentunya akan menjadi awal bagi mereka untuk menaikkan taraf hidupnya, sebab bantuan ini bersifat pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian,” jelasnya.

Di samping penyaluran bantuan sosial, pada tahun 2025 Gubernur Khofifah juga menyalurkan tali asih kepada para pilar sosial yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial di Kabupaten Lumajang. Total tali asih yang diberikan mencapai Rp 556.800.000, yang terdiri dari Rp 298.800.000 bagi 83 SDM PKH Plus, Rp 24.000.000 untuk empat orang Pendamping ASPD, Rp 126.000.000 kepada 21 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Rp 108.000.000 untuk 36 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Saat berkunjung ke Kabupaten Lumajang, Gubernur Khofifah turut menyalurkan Zakat Produktif sebesar Rp 25.000.000 kepada 50 calon penerima manfaat dari program bantuan sosial Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur (KIP Putri Jawara). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 500.000.

“Zakat Produktif ini untuk perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga. Nantinya mereka akan mendapatkan bantuan KIP Putri Jawara,” imbuh Gubernur Khofifah.

Di Kabupaten Lumajang, pada tahun ini juga dialokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim kepada pemerintah desa. Sebanyak tiga desa menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 100.000.000 untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Empat desa lainnya memperoleh BKK program Desa Berdaya dengan nilai Rp 100.000.000 per desa, sementara tiga desa tambahan menerima dana sebesar Rp 322.500.000 yang ditujukan untuk 129 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Jadi, total keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp 1.022.500.000.

“Bagi kepala desa yang mendapatkan program pemberdayaan masyarakat desa mudah-mudahan nanti bisa dikawal, terutama untuk penerima Jatim Puspa, sehingga mereka bisa naik kelas,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dapat segera terwujud, sehingga mampu menciptakan masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera.(qal)