BANGKALAN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kali ini, ia turun langsung ke Kabupaten Bangkalan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 5,8 miliar di Pendopo Agung Pratanu, Jumat (23/5/2025).

Salah satu program utama yang disalurkan adalah Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera, atau KIP Putri Jawara. Program ini memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan yang memiliki potensi dan keterampilan di bidang ekonomi produktif. Sehingga, bantuan ini diharapkan menjadi pendorong perempuan di Jawa Timur agar lebih mandiri dan produktif, dan mampu membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Di Kabupaten Bangkalan, Pemprov Jatim mengalokasikan dana sebesar Rp 300 juta untuk 100 perempuan penerima manfaat. Setiap penerima mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan.

Secara keseluruhan, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran Rp 4,8 miliar untuk program KIP Putri Jawara yang akan menyasar 1.610 perempuan tangguh di seluruh wilayah Jawa Timur. “Putri Jawara adalah program untuk perempuan tangguh di Jatim yang syaratnya meliputi single parent, di keluarganya ada penyandang disabilitas, anak stunting atau lansia rentan,” jelas Gubernur Khofifah.

Selain KIP Putri Jawara, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 70 penerima manfaat di Bangkalan. Mereka termasuk 20 lansia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan lima penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk triwulan pertama 2025.

Pada penyerahan bansos di Bangkalan kali ini, total dana yang telah terealisasi mencapai Rp 721 juta, dengan Rp 1,2 miliar untuk 2.531 keluarga PKH Plus dan Rp 79 juta untuk 88 penerima bantuan ASPD. Selain itu,  

Sementara itu, selama tahun 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan total Rp 5,8 miliar khusus bansos di Kabupaten Bangkalan. Program utamanya meliputi PKH Plus dengan anggaran Rp 5,2 miliar untuk 2.611 keluarga, masing-masing menerima Rp 500 ribu per triwulan. Lalu bantuan ASPD senilai Rp 320 juta untuk 89 penerima, masing-masing mendapatkan Rp 900 ribu per triwulan. Kemudian Program KIP Putri Jawara senilai Rp 300 juta untuk 100 orang, dan KIP PPKS Jawara mendapat Rp 3 juta untuk satu penerima.

Secara keseluruhan, sepanjang 2025, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menyiapkan anggaran Rp 179 miliar untuk program bansos di seluruh wilayah Jawa Timur. Diharapkan upaya ini bisa mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan tali asih kepada pilar sosial. Diantaranya 15 pendamping PKH Plus, 15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang menjadi ujung tombak pelayanan sosial di Kabupaten Bangkalan. Lalu untuk tahun ini Pemprov Jatim juga sudah menyiapkan tali asih senilai Rp 825 juta untuk 219 anggota pilar sosial di Kabupaten Bangkalan. Meliputi Rp 612 juta untuk 170 SDM PKH Plus, Rp 24 juta untuk empat Pendamping ASPD, Rp 108 juta untuk TKSK, dan Rp 81 juta untuk Tagana.

Tujuannya memperkuat garda depan penggerak kesejahteraan masyarakat dan membantu pilar-pilar sosial dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga bisa lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemprov Jatim dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemandirian, kewirausahaan, dan mengurangi ketimpangan dengan dukungan pilar sosial,” tambah Khofifah.

Untuk Kabupaten Bangkalan, tahun ini juga dialokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa. Empat desa menerima bantuan masing-masing Rp 100 juta untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dua desa menerima BKK program Desa Berdaya senilai Rp 100 juta masing-masing, dan empat desa lainnya mendapatkan Rp 420 juta melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Dengan total keseluruhan Rp 1 miliar.

Gubernur berharap bantuan ini bisa bersinergi dengan program Pemkab Bangkalan. Sehingga bisa membantu menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim di daerah tersebut.(qal)