KABUPATEN NGAWI - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan ragam bantuan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Sabtu (24/5/2025). Bantuan tersebut meliputi Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Pilar Sosial) atau Tali Asih, Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), hingga Zakat Produktif. Total bantuan yang disalurkan cukup fantastis, mencapai Rp 7.039.450.000 untuk tahun 2025.

Khusus Kabupaten Ngawi bansos tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim telah menganggarkan dana sebesar 5.296.650.000 untuk program bansos. Anggaran tersebut dialokasikan untuk empat program bansos prioritas. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp 4.068.000.000 yang ditujukan kepada 2.034 keluarga, serta Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 842.400.000 yang menyasar 234 penerima.

Kedua bantuan tersebut akan disalurkan dalam empat tahap. Untuk bantuan PKH Plus, setiap penerima manfaat akan menerima Rp 500.000 per tahap, dengan total Rp 2.000 000 per tahun. Sementara itu, untuk bantuan ASPD, penerima akan menerima Rp 900.000 per tahap, dengan total Rp 3.600.000 per tahun.

Bantuan selanjutnya yakni Bansos Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) sebesar Rp 3.000.000 setiap tahun untuk satu jiwa dan terakhir Bantuan Sosial Permakanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) senilai Rp 383.250.000 untuk 42 jiwa.

Lalu pada penyaluran tahap pertama atau triwulan 1 Kabupaten Ngawi, Pemprov Jatim sudah menyalurkan bantuan sebesar Rp 1.198.100.000. Diantaranya bantuan PKH Plus sebesar Rp 987.500.000 untuk 1.975 keluarga dan bantuan ASPD sebesar Rp 210.600.000 yang diberikan kepada 234 jiwa.

Sebagai informasi, secara keseluruhan di tahun 2025 ini, Pemprov Jatim telah menyiapkan dana sebesar Rp 180.421.750.000 untuk program bansos di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebuah langkah konkret Pemprov Jatim yang diharapkan mampu mendorong masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan, menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Selain bansos, di tahun 2025 Gubernur Khofifah juga memberikan tali asih kepada pilar-pilar sosial yang selama ini telah menjadi ujung tombak pelayanan sosial di Kabupaten Ngawi, dengan jumlah Rp 742.800.000. Meliputi Rp 478.800.000 untuk 133 SDM PKH Plus, Rp 48.000.000 untuk delapan orang Pendamping ASPD, Rp 114.000.000 untuk 19 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan terakhir Rp 102.000.000 untuk 34 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dalam kesempatannya di Kabupaten Ngawi, Gubernur Khofifah juga menyalurkan Zakat Produktif senilai Rp 25.000.000 kepada 50 orang yang merupakan calon penerima manfaat program bantuan sosial Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim (KIP Putri Jawara). Masing-masing penerima Zakat Produktif mendapatkan Rp 500.000.

“Program ini dideasin untuk memperkuat usaha yang sudah berjalan, agar semakin berkelanjutan dan mandiri," jelas Gubernur Khofifah.,” jelasnya Gubernur Khofifah.

Untuk Kabupaten Ngawi, tahun ini Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa. Empat desa menerima bantuan masing-masing Rp 100.000.000 untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Empat desa menerima BKK program Desa Berdaya senilai Rp 100.000.000 masing-masing, dan dua desa lainnya mendapatkan Rp 175.000.000 untuk 70 KPM melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Dengan total keseluruhan Rp 975.000.000.

Diharapkan melalui bantuan itu, komitmen Pemprov Jatim dalam mengentaskan angka kemiskinan ekstrim di Jatim bisa segera tercapai. Sehingga mampu mewujudkan masyarakat Jatim yang lebih sejahtera.

"Data kemiskinan ekstrem tahun 2020 sebesar 4,4 persen, lalu per September 2024 yang dirilis Maret 2025 sebesar 0,66 persen. Semoga bisa mendekati angka nol di September 2025 yang akan dirilis pada tahun 2026," pungkasnya.(qal)