LAMONGAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat (SR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di SMK Negeri Maritim Lamongan, Senin (7/7/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan sebelum peluncuran resmi pada 14 Juli 2025.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Khofifah mengecek berbagai fasilitas, seperti asrama, aula, dapur, laboratorium, serta infrastruktur penunjang lainnya. "Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat di SMK Negeri Maritim Lamongan sudah siap memulai kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang," ujarnya.

Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk jenjang SMA, dengan tiga rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa, sehingga total terdapat 75 siswa. Menurut Gubernur Khofifah, fasilitas penunjang asrama sangat memadai dan mendukung proses pembelajaran serta pembinaan karakter. “Asramanya sangat luas, bahkan halaman asrama bisa digunakan siswa untuk belajar kelompok. Jumlah kamar mandinya juga memadai, tersedia 20 unit,” jelasnya.

Gubernur Khofifah juga memastikan kesiapan SDM pendidikan, termasuk kepala sekolah dan tenaga pengajar. Ia menyebut, dari 19 Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan serentak, SR di SMK Maritim Lamongan adalah yang paling lengkap. “Kepala sekolah siap, guru-gurunya siap, infrastruktur juga sudah siap. Tinggal menunggu kedatangan alat laboratorium IPA dan komputer,” katanya.

Dengan konsep boarding school, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi wahana pembinaan karakter sekaligus penguatan akademik bagi siswa, sebagai bagian dari strategi besar menyiapkan Generasi Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan berbagai bentuk bantuan sosial kepada warga Kabupaten Lamongan, dengan total nilai mencapai Rp 8.397.373.300. Bantuan ini mencakup bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok lintas wilayah, hingga program pemberdayaan masyarakat desa (PMD).

Porsi terbesar bantuan berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur, dengan total Rp 7.727.373.300. Salah satu yang terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp 3.588.000.000 yang disalurkan kepada 1.794 lansia, masing-masing menerima Rp 2 juta per tahun atau Rp 500.000 per triwulan.

Kemudian, terdapat bantuan untuk penyandang disabilitas melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 730.800.000 untuk 203 penerima, masing-masing menerima Rp 3.600.000 per tahun atau Rp 900.000 per triwulan. Selain itu, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (KIP PPKS Jawara) juga disalurkan senilai Rp 3.000.000 untuk satu penerima sebagai stimulan usaha.

Sementara itu, melalui program BLT Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Jawa Timur 2025, sebanyak 527 buruh pabrik rokok di Kabupaten Lamongan menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 1.325.900, dengan total anggaran mencapai Rp 698.749.300.

Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk alat bantu mobilitas senilai Rp 133.724.000 yang diserahkan kepada 24 lansia dan penyandang disabilitas.

Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Tali Asih) kepada 185 orang, yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), SDM PKH Plus, dan Pendamping Disabilitas, dengan total anggaran sebesar Rp 726.600.000.

Dukungan juga diarahkan untuk penguatan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur dengan total bantuan Rp 670.000.000. Rinciannya, dua desa menerima masing-masing Rp 100.000.000 untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tiga desa lainnya mendapat Rp 100.000.000 untuk program Desa Berdaya, dan satu desa memperoleh Rp 170.000.000 melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) yang fokus pada pemberdayaan perempuan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini adalah bentuk nyata keberpihakan Pemprov Jatim terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. “Kami ingin kehadiran pemerintah terasa langsung di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori rentan seperti lansia, disabilitas, hingga para buruh,” ujarnya.

Ia berharap bantuan-bantuan ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian masyarakat. “Semoga semua bantuan ini mampu memberikan dorongan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kami ingin mereka tidak hanya terbantu, tetapi juga semakin mandiri dan berdaya,” pungkasnya.(qal)