BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi resmi meluncurkan Shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bertujuan untuk menjadi wadah penanganan masalah sosial yang lebih fokus dan terkoordinasi, Selasa (15/4/2025) pagi. Shelter ini diresmikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Banyuwangi, Henik Setyarini, pada acara yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Satpol PP, dan delapan koordinator pilar sosial di Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Henik menjelaskan bahwa Shelter PPKS dibentuk untuk mempermudah penanganan sosial dengan menyediakan tempat sementara bagi PPKS, baik yang datang secara mandiri maupun hasil operasi Satpol PP. Shelter ini berlokasi di kompleks Graha Rehsos Penyandang Disabilitas, tepat di depan SMAN 1 Giri.

“Shelter ini diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah sosial agar lebih fokus, sebelum keputusan final diambil. Ke depannya, Shelter PPKS akan dibakukan dalam Peraturan Bupati dan menjadi bagian dari Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Banyuwangi. Kami menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0,2 persen,” jelasnya.

Shelter PPKS menyediakan berbagai layanan untuk membantu mengatasi masalah sosial yang ada di Banyuwangi. Di antaranya adalah melakukan assessment bagi orang terlantar yang ingin dipulangkan ke daerah asal, serta pembinaan bagi PPKS jalanan seperti gelandangan, pengemis, anak punk, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain itu, Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat memberikan layanan awal kepada ODGJ yang dilaporkan atau ditemukan di wilayah kerja masing-masing.

Salah satu inovasi yang diharapkan dapat dilaksanakan adalah layanan kejiwaan di setiap puskesmas. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban Puskesmas Licin, yang selama ini menjadi satu-satunya puskesmas yang menangani pasien dengan gangguan jiwa di Banyuwangi.

Di shelter PPKS, juga terdapat sekretariat bersama bagi delapan pilar sosial yang terdiri dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pelopor Perdamaian (Pordam), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan Karang Taruna. Kolaborasi antar pilar sosial ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai masalah sosial di Banyuwangi.

“Salah satu rencana jangka panjang untuk shelter ini adalah menjadikannya sebagai tempat pelatihan keterampilan, seperti membatik, seni musik, dan terapi pijat, bagi PPKS. Ini diharapkan dapat memberi mereka keterampilan baru untuk kembali mandiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos P2KB Banyuwangi, Khoirul menjelaskan, proses layanan di Shelter PPKS sangat terstruktur, dimulai dengan pendataan dan assessment PPKS oleh pilar sosial bersama admin shelter. Setelah itu, PPKS yang membutuhkan bantuan akan segera mendapatkan koordinasi dengan pihak terkait, jika diperlukan.

“Seluruh langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan sistem penanganan sosial yang lebih terintegrasi dan responsif,” jelasnya.

Shelter PPKS diharapkan dapat menjadi solusi holistik dalam penanganan berbagai masalah sosial di Banyuwangi, termasuk dalam mengurangi jumlah ODGJ dan warga yang menderita depresi.

“Setiap PPKS yang menginap di shelter ini diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam, dengan harapan mereka bisa segera mendapatkan solusi atas masalah sosial yang dihadapi,” imbuhnya.

Dengan peluncuran Shelter PPKS ini, Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan peduli terhadap sesama.(ber/qal)