SURABAYA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan didukung oleh program SIAP SIAGA dari Kemitraan Australia dan Indonesia, menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi Klaster Penanggulangan Bencana (PB). Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi multipihak dalam pelaksanaan klaster serta menindaklanjuti terbitnya SK Gubernur No. 100.3.3.1/758/KPTS/03/2024 tentang pembentukan Klaster PB di Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menekankan pentingnya pelaksanaan nyata dari SK Gubernur, terutama dalam aspek mitigasi, pelaksanaan, dan evakuasi bencana. Ia menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, seperti perlakuan berbeda terhadap penyintas disabilitas dan perempuan, keterbatasan logistik anak dan bayi, serta masuknya organisasi luar tanpa koordinasi.

“Klaster ini harus berdampak, bukan hanya soal koordinasi, tapi sampai ke tataran eksekusi di lapangan. Kita harus bergerak bersama,” tegasnya.

Manajer SIAP SIAGA Jawa Timur, Ancilla Berre, menyampaikan bahwa Lumajang dan Pacitan telah menyatakan kesiapan untuk menjadi percontohan kelompok kerja tematik klaster PB. Ia menekankan pentingnya membangun ruang koordinasi yang sistematis antarlembaga serta penguatan kapasitas lokal.

Dari BPBD, Satriyo Nurseno, S.STP., M.IP, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyampaikan bahwa Klaster PB terdiri dari enam klaster utama: Pencarian dan Pertolongan, Kesehatan, Perlindungan dan Pengungsian, Logistik, Pendidikan, serta Pemulihan. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antar-OPD dan perlunya meningkatkan liputan media pada fase mitigasi, bukan hanya saat bencana terjadi.

Sementara itu, Suprapto, S.Si Ketua Tim Kerja Logistik dari BPBD menyampaikan rencana apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Purwodadi. Ia menekankan bahwa Klaster Logistik memiliki peran krusial, mulai dari pengumpulan data, komunikasi, hingga aktivasi sistem dukungan logistik berbasis data dan SOP.
Selanjutnya Dinsos , dari Bidang Penanganan Bencana yang diwakili oleh Hanif Ikhsanudin, S.ST selaku Ketua Tim Kerja Penanganan Bencana Alam, Ia mengemukakan petntingnya keterpaduan antara anggota Klaster PB, khususnya Klaster Pengungsian dan Perlindungan (PP) dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang aman bagi pengungsi korban bencana, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka selama masa pengungsian dengan kolaborasi anatar anggota Klaster PP
Dalam sesi diskusi, berbagai instansi menyampaikan masukan. FPRB menyoroti masalah posko liar dan pentingnya sistem komando yang tegas di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan kerja sama air dan sanitasi dengan Perum Jasa Tirta, sementara Dinas Kesehatan menekankan pentingnya sinkronisasi SK Klaster Kesehatan di kabupaten/kota.

Isu pendistribusian bantuan dan penanganan organisasi luar yang masuk tanpa koordinasi juga mengemuka. Disarankan penggunaan atribut khusus seperti rompi klaster untuk memudahkan identifikasi peran serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah rakyat.

Rapat ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengaktifkan dan mengoperasionalkan klaster PB secara tematik, inklusif, dan partisipatif. Kabupaten/kota didorong untuk menjadi pionir dalam kelompok kerja tematik, sementara koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat melalui regulasi, jejaring sumber daya, dan mekanisme kerja yang transparan.(qal)