KOTA MALANG — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building bagi Pendamping Disabilitas Dinsos Jatim, Rabu (9/7/2025). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 180 pendamping disabilitas dari seluruh Jawa Timur, serta perwakilan dari 38 Dinas Sosial kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Novi menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terhadap penyandang disabilitas bukanlah hal baru. Sejak masa awal kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, komitmen tersebut sudah tampak. Terlebih saat ini telah tercantum jelas dalam Nawa Bhakti Satya, khususnya pada pilar pertama, Jawa Timur Sejahtera (Jawara), yang mencerminkan keberpihakan pada kelompok rentan, termasuk disabilitas.

"Saya yakin teman-teman pendamping disabilitas semakin komitmen dalam proses verifikasi dan validasi terhadap penyandang disabilitas yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," ujar Novi.

Salah satu bukti nyata perhatian tersebut adalah keberlanjutan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini telah bergulir sejak tahun 2019 dan saat ini memasuki putaran kedua. Pada tahun ini, ASPD diperluas jangkauannya, dari sebelumnya menyasar 4.000 penerima manfaat dengan anggaran Rp14,4 miliar, kini ditambah dengan 1.000 penerima tambahan di 26 kabupaten/kota, disertai tambahan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

"Dengan peningkatan ini, pendamping disabilitas bisa lebih leluasa melakukan pendekatan door to door, menyentuh langsung mereka yang belum mendapatkan bantuan," tambahnya.

Novi juga mengimbau para pendamping dan kepala bidang Dinsos kabupaten/kota untuk terus aktif mengajukan bantuan, baik kepada Pemprov Jatim maupun kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, guna memperluas jangkauan program di daerah masing-masing.

Lebih jauh, program-program seperti ASPD ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Jatim dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Data menunjukkan bahwa disabilitas memiliki korelasi kuat dengan kerentanan ekonomi. Oleh sebab itu, keberpihakan terhadap disabilitas juga berarti memperkuat pondasi pembangunan inklusif dan berkeadilan.

"Perhatian terhadap disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kita dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Timur," tegas Novi, menutup arahannya.(qal)