SURABAYA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM, menjadi narasumber dalam kegiatan Sinergi Publikasi Program Unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait Penanganan dan Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosial di Jatim. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jatim pada Selasa (24/6/2025) siang.

Dalam paparannya, Novi menjelaskan berbagai program bantuan sosial yang saat ini tengah dijalankan oleh Pemprov Jatim. Program-program tersebut meliputi bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara), Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan alat bantu mobilitas, hingga bantuan sosial untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem.

“PKH Plus, ASPD, bantuan alat bantu mobilitas memang diperuntukkan bagi warga yang tidak produktif karena mengalami permasalahan sosial. Sementara itu, ada pula bantuan pemberdayaan masyarakat yang sering disebut sebagai bantalan sosial atau ekonomi, yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu senagai stimulan pemberdayaam ekonomi,” jelasnya.

Tahun ini, Pemprov Jatim menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,10 persen pada tahun 2026, dari angka 9,56 persen pada September 2024. Upaya tersebut ditempuh melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di 10 wilayah di Jatim yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi.

“Untuk mendukung target tersebut, tahun ini Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp180 miliar,” tegas Novi.

Bahkan, sejumlah program bantuan sosial prioritas mendapat perluasan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025. Program-program tersebut mencakup ASPD, PKH Plus, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara), serta bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Novi juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim menjadi provinsi dengan jumlah usulan Sekolah Rakyat (SR) terbanyak di Indonesia. Hingga Kamis (4/6/2025), tercatat sebanyak 27 usulan lokasi SR dalam bentuk revitalisasi bangunan di berbagai kabupaten/kota.

Dari total tersebut, 19 Sekolah Rakyat di antaranya akan resmi dibuka pada 14 Juli 2025, bersamaan dengan launching nasional 65 SR oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami pastikan bahwa pada 14 Juli nanti akan dilakukan launching serentak oleh Bapak Presiden. Ada 19 lokasi SR siap dibuka di Jatim,” ungkap Novi.

Ia juga menyebutkan bahwa jumlah SR di Jatim masih akan terus bertambah. Saat ini telah tersedia 27 bangunan dan 29 lahan yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat. Namun, pada tahap pertama, yang dipastikan akan dilaunching pada 14 Juli 2025 adalah 19 SR dengan rombongan belajar (rombel) jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tiga di antaranya merupakan milik Pemprov Jatim, yakni Badan Diklat BPSDM Kawi Malang dengan 3 rombel SMA, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Batu Dinsos Jatim 6 rombel SMP dan SMK Maritim Lamongan 3 rombel SMA. Sisanya tersebar di kabupaten/kota.(qal)